(seshakri)Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2011

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2011(seshakri)
4 months ago

*
* Email
* Favorite
* Favorited ×
* Download
* Embed
* More…
* Embed this presentation Copy the code below and paste it into your website. Customize Without related content For WordPress.com blogs Close
*

We have emailed the verification/download link to "".
Login to your email and click the link to download the file directly.
To request the link at a different email address, update it here. Close
Validation messages. Success message. Fail message.

Check your bulk/spam folders if you can't find our mail.
*
Favorited! You could add some tags too
Have an opinion? Make a quick comment as well. Cancel
*
Edit your favorites
Cancel
*
Send to your Group / Event Add your message Cancel

×
Like this presentation?
0 comments

Embed Video Subscribe to comments
Post Comment
Edit your comment Cancel
Speaker Notes on slide 1

no notes for slide #1

no notes for slide #1
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2011 - Presentation Transcript

1. KERANGKA EKONOMI MAKRO (KEM) DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL (PPKF) 2011 Disampaikan Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 20 Mei 2010 1
2. Dasar Hukum Penyusunan KEM dan PPKF 2011 • UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3); • Dalam UU MD3 disebutkan secara spesifik pada pasal 157 dan 158: – Pemerintah menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR pada tanggal 20 Mei, atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur. – Raker yang diadakan oleh Banggar dengan Pemerintah dan BI untuk penyelesaian akhir KEM dan PPKF memperhatikan pemandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, keputusan Raker komisi dengan pemerintah mengenai alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan K/L. 2
3. Perkembangan dan Proyeksi Perekonomian Global 2011 10,00% 10% Pertumbuhan Ekonomi Dunia Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia 8,3% 8% 8,00% 7,3% 7,% 6,3% 6% 6,1% 6,1% 6,5% 6,00% 5,2% 4,2% 4,3% 4% 4,00% 3,% 2,4% 2,8% 2% 2,00% 2,4% 0% 2,7% 2,3% ,5% -,6% 2007 2008 2009 2010 2011 -2% ,00% 2007 2008 2009 2010 2011 -4% -2,00% -6% -3,2% -4,00% -8% -10% -10,7% Dunia Negara Maju Negara Berkembang -12% 4,0% Pertumbuhan ekonomi negara maju 14 Pertumbuhan ekonomi Asia 12 2,0% 10 8 0,0% 6 Eropa Inggris Jerman Perancis 4 -2,0% 2 0 -4,0% China India ASEAN-5 2007 2008 2009 2010 3 -6,0% 2007 2008 2009 2010
4. Tantangan dan Sasaran Ekonomi Makro 2011 • Tantangan Lingkungan Global 2011, antara lain: – Ketidakseimbangan Pertumbuhan Ekonomi Global dan pengangguran – Awal pemulihan gejolak sektor keuangan di Eurozone, khususnya di negara PIGS (Portugal, Italia, Yunani, dan Spanyol). – Masih tingginya defisit anggaran dan beban utang di negara maju, khususnya di beberapa negara Eropa – Belum pulihnya aliran modal ke negara berkembang akibat lambatnya restrukturisasi perbankan global. – Peningkatan harga-harga komoditas global akibat pemulihan permintaan dunia • Tantangan Ekonomi Domestik 2011: – Stabilitas ekonomi makro dalam situasi volatilitas ekonomi global – Akselerasi dari pembangunan infrastruktur – Eksekusi beberapa kebijakan fiskal seperti penurunan subsidi energi dan pengalihan subsidi harga ke subsidi langsung – Perbaikan iklim investasi dan daya saing industri di tengah-tengah pelaksanaan berbagai Free Trade Agreement 4
5. Perkembangan Perekonomian Domestik sd Q1 2010 NILAI TUKAR RUPIAH DAN CADANGAN DEVISA SUKU BUNGA BI RATE DAN SBI 3 BULAN, 2007-2010 80 12.000 70 11.200 60 10.400 50 9.600 40 8.800 30 8.000 S 2009-J J S 2010-J Juli-08 N N M M M Cadangan De visa (Miliar US$) Nilai Tukar Rp/US$ -( aksis kanan) 14% INDEKS HARGA KONSUMEN 3.0% 5,7% Infl asi yoy (aksi s kiri) 6% PERTUMBUHAN PDB TRIWULANAN 5,4% 12% 2.5% Infl asi bul anan (aksis kanan) 10% 2.0% 5% 4,5% 8% 1.5% 4,1% 4,2% 6% 1.0% 4% 4% 0.5% 2% 0.0% 3% 0% -0.5% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Oct Oct Aug Aug Jan Nov Jan Nov Jan Dec Dec Apr Apr Apr May Jul May Jul Feb Jun Sep Feb Jun Sep Feb Mar Mar Mar 2009 2010 2008 2009 2010 5
6. Perkembangan Perekonomian Domestik sd 2010..(2) 40% SUMBER PERTUMBUHAN PDB 90 HARGA MINYAK MENTAH 22,6% 80 20% 19,6% 70 3,9% 7,9% 60 0% 50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 -20% -8,8% 40 WTI ICP 2009 2010 30 -40% Jan-09 Feb-09 Ap r-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Feb-10 Ap r-10 Aug-09 Sep-09 Nov-09 Dec-09 Mar-09 Mar-10 Kons. RT Kons. Pem. PMTB Ekspor Impor ANGKATAN KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN Juta orang 87 PRODUKSI DAN KONSUMSI MINYAK DUNIA % 3.0 120 12 86 2.0 11,2 116 1.0 11 85 %, m-o-m 115 0.0 Juta barel per hari 84 -1.0 9,86 10 110 -2.0 83 -3.0 9 104 82 -4.0 105 7,41 8 -5.0 81 -6.0 100 7 80 -7.0 May May Aug Aug Mar Apr Jul Mar Apr Jul Dec Dec Nov Nov Jan Jun Jan Jun Sep Sep Oct Oct Feb Feb 95 6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2009 2010 Angkt. Kerja Tingkat Pengangguran (RHS) Konsumsi Produksi Pert, Konsumsi (axis kanan) 6 Pert, Produksi (axis kanan)
7. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro 2011 2010 2011 Indikator Ekonomi Pagu APBN APBN-P Indikatif 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,5 5,8 6,2 - 6,4 2. Inflasi (%) 5,0 5,3 4,9 - 5,3 3. Nilai Tukar (Rp/US$) 10.000 9.200 9.100 - 9.400 4. Suku bunga SBI 3 bulan (%) 6,5 6,5 6,3 - 6,7 5. Harga Minyak ICP (US$/barel) 65 80 80 - 85 6. Lifting Minyak (juta barel/hari) 0,965 0,965 0,960 - 0,980 Sumber: Kementerian Keuangan • Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2011: Tingkat pengangguran terbuka: 7,0%; Tingkat kemiskinan: 11,5% – 12,5%; Pertumbuhan ekonomi: 6,2% - 6,4% • Kebutuhan investasi minimal Rp2.243,8 T dengan ICOR 4,25 • 1% pertumbuhan ekonomi menyerap 400 ribu TK 7
8. Arah Kebijakan Fiskal 2011 • Mendukung pencapaian sasaran pembangunan 2011: (1) pembangunan kesejahteraan, (2) pembangunan demokrasi, dan (3) penegakan hukum. • Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui tiga sasaran utama (Triple Track Strategy): – meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Pro-Growth); – menciptakan dan memperluas lapangan kerja (Pro- Job), diantaranya melalui pemberian insentif pajak guna meningkatkan investasi dan ekspor, serta peningkatan belanja modal untuk pembangunan Infrastruktur; – memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (Pro- Poor) dengan menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat serta pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran. • Didukung dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan proyeksi defisit 2011 sebesar 1,7% PDB 8
9. Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2011 1. Kebijakan pendapatan negara – Penerimaan perpajakan diproyeksikan Rp839,9 T, naik 13,0% dari 2010 yang didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi makro 2011, dan berbagai upaya internal di bidang perpajakan – Langkah di bidang perpajakan: perbaikan administrasi perpajakan, penggalian potensi perpajakan, peningkatan pemeriksaan pajak, intensifikasi penagihan piutang pajak serta perbaikan mekanisme keberatan dan banding – Langkah di bidang kepabeanan dan cukai: optimalisasi penerimaan, peningkatan pelayanan dan pengawasan, dan Penyesuaian beban cukai IHT dan MMEA – Langkah di bidang PNBP: peningkatan produksi 9
10. Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2011 …(2) 2. Kebijakan belanja negara – Belanja negara diproyeksikan Rp1.204,9 T, naik 7,0% dari perkiraan 2010 – Kebijakan belanja negara berlandaskan pada Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), dengan menekankan pada outcome basis. – Alokasi belanja pusat untuk mendukung 11 prioritas pembangunan, yaitu : (i) reformasi birokrasi dan tata kelola, (ii) pendidikan, (iii) kesehatan, (iv) penanggulangan kemiskinan, (v) ketahanan pangan, (vi) infrastuktur, (vii) iklim investasi dan iklim usaha, (viii) energi, (ix) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (x) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik, serta (xi) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi – Kebijakan Transfer ke daerah diarahkan pada upaya penyempurnaan dan reformulasi transfer ke daerah, insentif daerah, pengalihan BPHTB, dan sinkronisasi dana desentralisasi dengan dana dekonsentrasi 10 dan dana tugas pembantuan
11. Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2011 …(3) 3. Kebijakan pembiayaan – Kebijakan Pembiayaan Utang: • mengutamakan penerbitan SBN rupiah di pasar dalam negeri, mendorong terciptanya orientasi investasi SBN, meminimalkan biaya, risiko valas dan suku bunga serta mendukung pengelolaan likuiditas yang efisien; • mengurangi stok pinjaman luar negeri, mengarahkan pinjaman program untuk mendukung kebijakan pencapaian MDGs, climate change, dan infrastruktur, dan menggunakan pinjaman proyek untuk membiayai kegiatan prioritas kementerian/lembaga, atau penerusan pinjaman; dan • penerbitan SBN valas (global bond, global sukuk, samurai bond) bersifat sebagai komplementer. – Kebijakan Pembiayaan Non-Utang: • Memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri dari penarikan RDI dan hasil pengelolaan aset. • Melakukan pembiayaan untuk infrastruktur, dalam bentuk investasi pemerintah dan fasilitas likuiditas perumahan, serta penjaminan infrastruktur 11
12. Proyeksi Besaran Fiskal 2011 2010 2011 Uraian APBN APBN-P Proyeksi PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 949,7 992,4 1.086,7 a. PENERIMAAAN PERPAJAKAN 742,7 743,3 839,9 b. PENERIMAN NEGARA BUKAN PAJAK 205,4 247,2 243,5 c. HIBAH 1,5 1,9 3,2 BELANJA NEGARA 1.047,7 1.126,1 1.204,9 a. BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & NON K/L) 725,2 781,5 840,9 b. TRANSFER KE DAERAH 322,4 344,6 364,1 SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (98,0) (133,7) (118,3) % defisit thd PDB (1,6) (2,1) (1,7) PEMBIAYAAN 98,0 133,7 118,3 12